JAKARTA — Keterbatasan alat pemadam menjadi salah satu kendala penanganan kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo Subianto merespons laporan tersebut dengan menyiapkan bantuan 200 unit pompa air serta anggaran Rp2 miliar untuk mendukung pembuatan titik bor air.
Arahan itu disampaikan dalam rapat perkembangan penanganan karhutla yang dipimpin secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026). Perkembangan rapat tersebut diberitakan pada Selasa (13/10/2026), di tengah upaya pemadaman yang masih berlangsung.
Dalam rapat, Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan keterbatasan pompa air yang dihadapi petugas. Persediaan selang dan perlengkapan pendukung disebut masih mencukupi, tetapi jumlah pompa perlu ditambah agar pemadaman dapat diperkuat.
Zainul menyampaikan kebutuhan sekitar 50 unit pompa. Presiden kemudian memberikan arahan untuk menyiapkan jumlah yang lebih besar, yakni 200 unit. Pengadaan alat tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap petugas yang bekerja memadamkan api di kawasan taman nasional.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto turut melaporkan kebakaran baru di Tanjung Puting dengan luas sekitar 513,89 hektare. Angka tersebut merupakan kondisi yang dilaporkan dalam rapat, sehingga perlu dibedakan dari luas keseluruhan kawasan yang pernah terdampak kebakaran.
Operasi pemadaman menghadapi hambatan di darat maupun udara. Kawasan rawa menyulitkan akses kendaraan, sementara asap tebal menurunkan jarak pandang dan menghambat pengerahan sarana pemadaman udara. Kondisi ini membuat penguatan petugas darat dan ketersediaan air menjadi bagian penting dalam penanganan.
Anggaran Rp2 miliar disiapkan untuk mendukung pembuatan 200 titik bor air. Langkah tersebut diarahkan untuk membantu penyediaan sumber air yang dapat digunakan dalam operasi pemadaman, terutama pada lokasi yang membutuhkan dukungan tambahan.
Prabowo meminta kawasan Tanjung Puting mendapatkan perhatian khusus karena berstatus taman nasional. Dalam rapat yang sama, pemerintah juga membahas penguatan perlindungan hutan melalui peningkatan jumlah dan kemampuan polisi hutan.
Bantuan pompa dan dukungan anggaran tersebut masih berupa arahan yang disampaikan dalam rapat. Karena itu, pengiriman alat, pelaksanaan pengeboran, serta perkembangan luas kebakaran menjadi informasi lanjutan yang perlu dipantau untuk mengetahui hasil penanganan di lapangan.
