Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu sedang merumuskan skema kompensasi bagi petugas kebersihan yang bekerja melebihi jam normal, terutama saat agenda besar dan musim kunjungan wisata. Volume sampah dapat meningkat ketika kegiatan publik berlangsung, sementara petugas harus menjaga kota tetap bersih. DLH menyebut apresiasi atas jam kerja ekstra selama ini masih diberikan secara situasional dan tengah mengupayakan aturan yang lebih jelas.
Isu ini menyentuh pekerjaan yang sering terlihat setelah hasilnya sudah selesai. Pengunjung mungkin melihat jalan dan ruang publik yang bersih tanpa mengetahui jam kerja yang dibutuhkan untuk membersihkannya. Ketika agenda berlangsung berdekatan, beban petugas dapat bertambah. Karena itu, gagasan kompensasi menjadi penting sebagai pembahasan mengenai penghargaan kerja sekaligus kepastian aturan bagi petugas lapangan.
Tantangannya adalah menyusun skema yang adil dan dapat dijalankan sesuai ketentuan anggaran. Pemerintah perlu menentukan kondisi apa yang dihitung sebagai kerja ekstra, bagaimana jamnya dicatat, siapa yang berhak menerima kompensasi, dan dari mana pembiayaannya. Aturan yang kabur dapat membuat apresiasi bergantung pada keputusan sesaat. Sebaliknya, aturan yang jelas membantu petugas dan pengelola memiliki pegangan yang sama.
Batu sebagai kota wisata menghadapi kebutuhan menjaga ruang publik dalam kondisi ramai. Kebersihan bukan hanya soal kenyamanan pengunjung; hal itu juga berkaitan dengan kualitas lingkungan yang dinikmati warga. Pembahasan kompensasi masih harus berlanjut hingga menjadi kebijakan yang terukur. Publik dapat menilai kemajuannya dari kejelasan mekanisme dan penerapan yang konsisten. Di balik kota yang bersih, ada petugas yang bekerja—dan kerja tambahan mereka layak dihitung secara adil.
