JEMBER — Arah kebijakan pemerintah pusat, menurut Bupati Jember Muhammad Fawait, perlu diterjemahkan menjadi program yang menjawab kebutuhan warga di daerah. Di Jember, ia menempatkan pengentasan kemiskinan dan perluasan akses kesehatan sebagai prioritas, dengan layanan yang menjangkau warga hingga ke rumah.
Gagasan itu disampaikan Fawait dalam podcast Total Politik bertajuk Indonesia Future Leader #2: Refleksi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, di Jakarta, Kamis malam (15/10/2026). Dalam diskusi tersebut, ia menekankan pentingnya keselarasan kebijakan pusat dan daerah agar tujuan pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
“Saya bersama Pak Prabowo ini sudah 17 tahun. Saya paham betul bagaimana Pak Prabowo,” kata Fawait, merujuk pada pengalamannya sebagai kader Partai Gerindra.
Bagi Fawait, keselarasan itu perlu diwujudkan melalui program konkret. Salah satunya adalah Home Care, layanan kesehatan gratis dengan mendatangkan tenaga medis ke rumah warga, terutama mereka yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan. Program ini menggunakan pendekatan dokter keluarga dengan kunjungan tenaga medis secara berkala.
Untuk menjalankannya, Pemerintah Kabupaten Jember melibatkan sekitar 1.200 tenaga kesehatan yang tersebar di 50 puskesmas. “Kami memiliki program Home Care, yang memberikan pelayanan kesehatan gratis. Saya kira ini menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia,” ujar Fawait.
Home Care melengkapi skema Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang lebih dulu diterapkan di Jember. Melalui skema tersebut, warga yang memenuhi ketentuan kepesertaan dapat mengakses layanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tanpa membayar biaya yang ditanggung program.
Data per 1 Oktober 2026 mencatat cakupan kepesertaan UHC di Jember mencapai 98,69 persen, atau 2.613.815 jiwa dari total 2.648.587 penduduk. Bagi Fawait, akses kesehatan yang lebih luas juga merupakan bagian dari upaya meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya kelompok rentan.
Upaya pengentasan kemiskinan, kata dia, turut dilakukan melalui pendidikan. Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan beasiswa bagi 20.000 mahasiswa asal Jember. Hingga kini, sebanyak 11.000 mahasiswa telah menerima beasiswa dari pemerintah kabupaten.
Dalam forum itu, Fawait juga menanggapi pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebagai tantangan yang perlu dijawab dengan kreativitas pemerintah daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Namun, ia mengingatkan agar upaya memperkuat kapasitas fiskal tidak serta-merta dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan pajak.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu mencari ruang untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menggunakan anggaran secara efektif, agar pelayanan publik dan program prioritas tetap berjalan. “Jadi, pembangunan jangan sampai pemerintah pusat ke barat, pemerintah daerah ke timur. Jadi, mesti seirama,” ujarnya.
Diskusi tersebut juga menghadirkan sejumlah kepala daerah dan pejabat pemerintah pusat, di antaranya Bupati Sidenreng Rappang Syaharuddin Alrif, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, serta Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfiqar Ahmad Tawalla.
Beragam pandangan muncul dalam pembahasan mengenai penyesuaian anggaran dan program nasional. Di tengah perbedaan kondisi tiap daerah, Fawait menempatkan keselarasan kebijakan sebagai kunci: arah pembangunan nasional perlu diterjemahkan sesuai kebutuhan warga, dengan layanan kesehatan dan pengentasan kemiskinan sebagai sasaran nyata di Jember.
