MALANG — Hambatan pencairan dana pada sejumlah dapur Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Malang sudah berdampak ke penerima manfaat. Distribusi dari dapur yang berhenti ikut terputus, sementara jumlah unit terdampak dan waktu pemulihan pelayanan belum dipastikan dalam keterangan Satgas.
Sekretaris Satgas I MBG Kabupaten Malang Mahila Surya Dewi membenarkan adanya dapur yang menghentikan operasional karena dana belum cair. Pernyataan itu diberitakan pada Senin (5/10/2026). Saat dikonfirmasi, Satgas masih menghimpun data untuk mengetahui cakupan gangguan tersebut.
Informasi penghentian sebelumnya telah beredar kepada wali murid. Pemberitahuan yang dikutip dalam laporan menyebut distribusi pada Jumat (2/10/2026) tidak berlangsung karena anggaran operasional dapur belum tersedia. Mahila mengonfirmasi bahwa ketika dapur berhenti, penerima juga tidak memperoleh makanan dari unit bersangkutan.
Penyebab keterlambatan belum dijelaskan secara pasti. Mahila menyatakan pengaturan anggaran berada di pemerintah pusat. Keterangan tersebut menunjukkan Satgas mengetahui dampak di lapangan, tetapi belum memiliki jawaban mengenai kendala pencairan yang memicu penghentian.
Situasi itu tidak menggambarkan berhentinya seluruh layanan MBG di Kabupaten Malang. Pada tanggal yang sama, SPPG Kalipare Putukrejo masih menjalankan penyaluran makanan bagi wilayah layanannya.
Unit yang bermitra dengan Yayasan Umi Tiga Pilar Bahagia tersebut memiliki sasaran 2.825 penerima manfaat. Dalam rincian laporan, kelompok sekolah berjumlah 2.360 orang, sedangkan 465 lainnya termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sasaran itu menunjukkan layanan dapur menjangkau lebih dari satu kelompok usia.
Laporan Putukrejo juga mencatat pengecualian: 20 penerima dari RA Solahuddin belum memperoleh distribusi karena persoalan administrasi terkait sekolah non-NPSN. Penyebab itu berbeda dari kendala dana yang disampaikan Satgas untuk sejumlah dapur lain, sehingga keduanya tidak boleh digabungkan sebagai masalah yang sama.
Dua laporan tersebut memperlihatkan kondisi pelayanan yang tidak seragam antarlokasi. Ada unit yang tetap menyalurkan makanan, ada penerima yang tertahan karena administrasi, dan ada dapur yang berhenti akibat anggaran. Kesimpulan mengenai gangguan perlu mengikuti keadaan masing-masing unit.
Bagi penerima manfaat yang terdampak penghentian, informasi paling mendesak adalah kapan layanan kembali tersedia. Pendataan jumlah dapur akan membantu menjelaskan luas masalah, tetapi belum dengan sendirinya memberikan kepastian jadwal distribusi.
Hingga keterangan Satgas yang menjadi dasar artikel ini diterbitkan, jadwal pemulihan belum disampaikan. Fokus persoalan kini berada pada kejelasan pencairan, pemetaan penerima terdampak, dan pemulihan penyaluran di dapur yang terhenti.
